Featured Post Today

HUMAS WAJIB MEMAHAMI MEDIA SOSIAL

Klik Gallery Foto, untuk langsung ke Gallery Foto kegiatan



Kecepatan dan semakin luasnya daya jangkau informasi di media sosial bila tak segera diatasi bisa menimbulkan kekisruhan.

PROFESI kehumasan pada instansi peme rintahan saat ini mut lak dituntut untuk menguasai seluk-beluk media sosial (medsos) yang selalu ramai menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat.Pasalnya, tak jarang medsos malah memberikan informasi yang simpang-siur.

Demikian kesimpulan ter sebut disampaikan Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot Dewa Broto ketika menjadi salah satu pembicara dalam seminar nasional dan Munas Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) 2014, di Jakarta, kemarin.

Gatot menyampaikan kecepatan dan semakin luasnya daya jangkau informasi di medsos, bila tidak segera diata si, niscaya dapat menimbulkan kekisruhan yang justru dapat berdampak negatif pada suatu institusi, program, atau tokoh yang diinformasikan.

“Medsos bisa sangat mengintimidasi. Karena itu, kalau humas di institusi atau pemerintah tidak perform, justru itu akan jadi masalah,“ ungkap Gatot yang juga dikenal publik sebagai praktisi kehumasan tersebut.

Untuk itu, di masa depan, menurut Gatot, praktisi kehumahasan wajib memperkuat kemampuan mereka di lapangan. Pasalnya tantangan ke depan semakin berat. Isu-isu kecil yang ada di medsos pun, bila tidak segera diantisipasi dengan cepat, akan membesar dan bisa menjadi masalah bagi lingkungan pemerintah.

Di sisi lain, belakangan ini jumlah media daring, cetak, dan televisi juga semakin bertambah banyak. Dengan begitu, informasi yang diterima masyarakat pun semakin beragam sehingga bisa membuat masyarakat bingung.

“Pada situasi seperti ini, humas dituntut bertindak cepat dan tepat untuk menyampaikan informasi yang benar kepada publik. Profesi humas harus bisa menjadi garda terdepan terkait dengan hal ini.“

Karena itulah, Gatot tidak setuju jika di pemerintahan humas dicap jadi tempat `buangan' bagi pegawai yang dianggap tidak berprestasi.

Ia mencontohkan di Amerika Serikat, profesi humas diisi orang-orang yang sangat berkompeten. “Orang-orang itu selalu diajak bicara setiap proses pengambilan kebijakan di pemerintahan / perusahaan dari awal sampai akhir,“ pungkas Gatot.




Naikkan citra Pendapat senada juga disampaikan Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan yang hadir sebagai pembicara kedua. “Di Amerika Serikat, spoke person justru ialah para VIP. Mereka turut merancang kebijakan dari first to end,“ imbuhnya.

Pada kesempatan yang serupa, CEO of General Electric Handry Satriago mengatakan dunia informasi kini telah berubah. Saat ini dunia seperti berada sangat dekat dan tanpa sekat. Dengan demikian, informasi kejadian di suatu negara dapat segera tersebar ke negara lain.

Untuk itu, mewakili sektor swasta, Handry mengatakan perusahaan swasta mutlak perlu memiliki tenaga kehumasan yang tangguh. Pasalnya, citra perusahaan yang bersih serta-merta akan dapat meningkatkan brand perusahaan itu sendiri. (H-2) cornel@mediaindonesia.com

Berita MI/16/12/2014/Halaman 14
Foto Dokumen MI. Komunitas

Next to Gallery FOTO
Gabung bersama MI.Komunitas untuk mengikuti berbagai pelatihan dan anda akan mendapatkan bonus berlangganan Koran Media Indonesia selama 3 bulan (gratis) Lihat jadwal pelatihannya DISINI

MASTER BUSINESS CLASS

FOTO KEGIATAN TRAINING " MASTER BUSINESS CLASS "
INTER CONTINENTAL MID PLAZA JAKARTA, 11-12-13 DESEMBER 2014
FBI - MI. KOMUNITAS



Next to Gallery FOTO
Gabung bersama MI.Komunitas untuk mengikuti berbagai pelatihan dan anda akan mendapatkan bonus berlangganan Koran Media Indonesia selama 3 bulan (gratis) Lihat jadwal pelatihannya DISINI

PENDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA APEKSI - MEDIA INDONESIA

Greend Room Media Indonesia Kedoya 
Jakarta, 9 Desember 2014





Next to Gallery FOTO

Gabung bersama MI.Komunitas untuk mengikuti berbagai pelatihan dan anda akan mendapatkan bonus berlangganan Koran Media Indonesia selama 3 bulan (gratis) Lihat jadwal pelatihannya DISINI

HADIR SEBAGAI WAJAH INSTANSI

Kualitas SDM kehumasan menjadi salah satu permasalahan utama yang tengah serius dibenahi pemerintah.

HUMAS pemerintah sejatinya hadir sebagai wajah dari instansi masing-masing. Sebagai garda terdepan penyampaian informasi dari pemerintah, humas harus tahu seluk-beluk program-program yang dijalankan instansinya dan paham dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Humas tak boleh `asal bunyi'.

“Kerja instansi wajib dipahami humas. Humas harus tampil jadi penengah dan penjelas program-program pemerintah ke masyarakat. Sebagai wajah instansi, humas sebaiknya jangan berkomentar dulu sebelum tahu persis permasalahan,“ ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad `Aher' Heryawan di sela-sela ajang Pertemuan Bakohumas Tahunan Tingkat Nasional 2014 di Bandung, Jawa Barat, 25-27 November.

Menurut Aher, terkadang permasalahan timbul bukan karena memang ada kendala dalam program-program pemerintah.Namun, permasalahan justru timbul karena penyampaian informasi yang tidak tepat dan kurang lancarnya proses komunikasi.

“Karena itu, keterampilan kehumasan harus diasah dengan baik, terutama dalam mengomunikasikan pesan ke publik. Apalagi di era media sosial yang cair sekarang ini, suara-suara publik sulit dikontrol. Humas harus bisa menyampaikan informasi yang baik agar timbulkan ketenteraman di masyarakat,“ tuturnya.

Aher mengatakan permasalahan utama yang dihadapi lembaga kehumasan pemerintah saat ini ialah kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, pemerintah daerah (pemda) harus menempatkan SDM-SDM yang berkualitas dan punya kompetensi di jajaran pranata humas masingmasing.

“Kalau persoalan infrastruktur kehumasan saya kira semua sudah baik. Internet sudah nyambung ke mana-mana. Infrastruktur bisa mudah dibenahi, dengan belanja bandwith dan sebagainya. Kuncinya tetap pada kualitas SDM,“ cetusnya.

Lebih jauh, Aher mengatakan, perlunya peningkatan anggaran pembiayaan bagi lembaga kehumasan pemerintah, khususnya terkait dengan peningkatan kualitas SDM dan biaya promosi.Humas terutama membutuhkan biaya memadai untuk menggelar promosi dan sosialisasi programprogram pemerintah secara masif.

“Promosi itu biaya produksi yang sudah diperhitungkan dan persentasenya sangat besar perusahaan swasta dan industri.Namun, di BUMN, BUMD, dan pemda belum sehebat itu. Ini harus dipahami semua pihak.Pembiayaan sosialisasi dan promosi juga harus memadai. Harus berimbang antara prestasi yang dipuji dan kesalahan yang dicaci,“ imbuhnya.

Di lain hal, Aher mengungkapkan, pentingnya pemerintah mendorong tumbuhnya media dan televisi lokal. Karena itu, ia mengusulkan pemerintah pusat membuat regulasi khusus yang mengharuskan dunia usaha menyisihkan minimal 20% dari biaya promosinya untuk beriklan di media atau televisi daerah.

“Kalau TV daerah tidak hidup, budaya daerah tidak diketahui orang setempat. Daerah terpencil, beritanya tentang Jakarta semua. Enggak ada hubungan sama sekali dengan dirinya. Masyarakat juga butuh berita-berita kedaerahan agar local wisdom tetap tumbuh,“ cetusnya.

Kualitas SDM Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Freddy H Tulung mengakui kualitas SDM kehumasan menjadi salah satu permasalahan utama yang tengah serius dibenahi pemerintah.

Menurut dia, kekurangan SDM berkualitas di kehumasan disebabkan terhentinya programprogram pembinaan pranata humas yang sempat terputus. “Baru 3-4 tahun terakhir aktif lagi. Kita juga masih di tahap awal. Kita baru selesaikan sistem penilaian kredit untuk jenjang pranata humas supaya yang kompeten naik pangkat,“ ungkapnya.

Freddy menambahkan, saat ini, Kemenkominfo tengah menggelar bimbingan teknis secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pranata humas. Pelatihan digelar untuk mengasah kemampuan pranata humas berkomunikasi di ruang publik, meningkatkan pemahaman soal kode etik kehumasan, dan mengembangkan profesi kehumasan.

“Yang masih belum selesai saat ini memperkuat jabatan humas melalui sertifikasi kompetensi.Pelatihan humas itu harus relevan.Jangan sampai ikut kursus-kursus enggak jelas,“ imbuhnya.

Lebih lanjut, Freddy menekankan, perlunya melibatkan pranata humas dalam pengambilan keputusan di instansi masingmasing. Humas setidaknya harus dilekatkan kepada pimpinan pemerintah daerah atau diberi akses terhadap proses-proses pembuatan kebijakan.

“Dalam pengambilan keputusan, libatkan humas. Prinsipnya humas bisa berfungsi kalau diberi akses informasi. Kalau enggak diberi akses apa yang mau disampaikan ke publik?“ tanyanya.
Terkait dengan Pertemuan Bakohumas Tahunan Tingkat Nasional, Freddy berharap, setiap peserta Bakohumas bisa menyerap informasi yang disampaikan dalam ajang tersebut dan meneruskannya ke publik.

“Bakohumas sebagai wadah konsolidasi agar pranata humas memahami semua isu kenegaraan secara komprehensif dan tidak terjadi kesalahan persepsi dalam menyampaikan informasi,“ tandasnya. (S-25) dior@mediaindonesia.com

WORKSHOP "RAPID PROFIT MASTER CLASS"

Foto kegiatan Workshop " Rapid Profit Master Class "
Hotel Grand Mercure Jakarta, Tgl. 5-6 Desember 2014
Coach Ben Abadi



Next to Gallery FOTO
Gabung bersama MI.Komunitas untuk mengikuti berbagai pelatihan dan anda akan mendapatkan bonus berlangganan Koran Media Indonesia selama 3 bulan (gratis) Lihat jadwal pelatihannya DISINI

MEMBANGUN MEDIA CENTER YANG IDEAL


Efektivitas media center daerah baru terlihat saat daerah tersebut menjadi tuan rumah acara tingkat nasional atau internasional.

SEBAGAI pusat informasi dan komunikasi, peran media center teramat penting. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dan organisasi mana pun memperhitungkan keberadaan media center sebagai organ penting di dalam strukturnya.

Di pemerintahan, media center berperan sebagai humas pemerintah yang diwujudkan dalam wadah pelayanan informasi pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 

Dengan berawal dari gagasan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), media center menjelma menjadi pusat layanan informasi dan komunikasi publik, yang mendukung humas pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

“Media center diciptakan untuk memenuhi kebutuhan wartawan dan mahasiswa dalam memposting berita mengenai suatu daerah tersebut. Selain itu, juga memfasilitasi suatu daerah yang bekerja sama dengan pemda setempat,“ ungkap Direktur Pengelolaan Media Publik Kemenkominfo, Sunaryo, kepada Media Indonesia saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/11).

Media center dirancang untuk mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah, dan terjangkau. Keberadaan media center juga merupakan sebuah satuan sinergi yang melekat pada 
lembaga informasi dan informatika tiap daerah yang membutuhkan.

Secara nasional, sebut Sunaryo, pemerintah terus memegang komitmen dalam usaha memfasilitasi serta memberi pelayanan informasi publik sesuai dengan amanah Pasal 28 UUD 1945. 

“Dari 2007 hingga 2013 tercatat sudah ada 170 lokasi media center yang telah tersebar di provinsi dan kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia. Untuk melaksanakan program ini, kami tentunya juga bekerja sama dengan pihakpihak swasta seperti organisasi masyarakat Palang Merah Indonesia (PMI) dan Pramuka,“ ungkapnya.

Ia melanjutkan, media center memiliki beberapa fungsi.Pertama, menjadi sarana pertukaran informasi antarmedia center di daerah masingmasing, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, dengan ormas, juga media center daerah dengan Kemenkominfo melalui portal berita infopublik serta tabloid Komunika.

Fungsi kedua menjadi diseminasi informasi publik sebagai sarana penyebaran informasi yang berkaitan dengan program dan kebijakan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan dampak pada masyarakat.

Selanjutnya, fungsi ketiga media center ialah sebagai pelayanan informasi dan komunikasi publik, khususnya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan komunikasi melalui sarana dan prasarana yang dimiliki media center Kemenkominfo. 

Standar pelayanan Sunaryo mengungkapkan sejumlah daerah begitu antusias untuk mewujudkan media center di wilayah masing-masing. Banyak permohonan yang disetujui para bupati dan diajukan ke Kemenkominfo. Namun, hanya beberapa yang sudah disetujui.

“Rencananya kita akan membuat lokasi media center baru di daerah yang sangat membutuhkan, tapi sekarang dibatasi APBN-nya. Fokus kami terutama akan menjangkau wilayah perbatasan, daerah rawan konflik, daerah pascabencana, kemudian daerah terbelakang,“ ungkapnya.

Dari sisi infrastruktur, media center setidaknya memiliki 7 unit PC dan 1 netbook. Dari sisi konten, dalam setahun, Kemenkominfo mengadakan 3 kali pelatihan berita, 4 kali pelatihan foto, serta melatih penulisan media online.Narasumber yang memberikan pelatihan biasanya dari reporter senior di Jakarta serta dari Kemenkominfo.

“Biasanya saya mengajari untuk bagian pengelola kehumasan mulai dari cetak hingga tabloid serta cara penulisan yang baik.Peserta yang mengikuti pelatihan diharapkan usianya efektif. 

Selain itu, diajari unsur-unsur apa yang ada dalam berita. Tentunya kami juga menyarankan agar dapat membuat berita yang membangun dan mendidik,“ paparnya.

Ada beberapa parameter yang menentukan apakah media center tersebut sudah ideal atau tidak, antara lain harus mudah diakses publik, terdapat di pusat keramaian, serta dapat memberikan layanan informasi dan komunikasi publik secara tepat. Jam operasional media center yang efektif seharusnya ialah mulai pukul 08.00 sampai pukul 18.00.

“Tapi, saya memberikan apresiasi pelayanan publik yang berlangsung dari pukul 08.00 sampai larut, berarti pelayanan informasinya jalan. Ini terjadi di Pinrang, Sulawesi Selatan, dan di daerah Kota Batam,“ ungkapnya.

Tak hanya media center. Sunaryo menjelaskan humas daerah juga wajib memiliki website sendiri, tabloid, atau majalah mingguan yang berisi informasi daerah.

“Diharapkan, setiap daerah membuat tabloid serta stiker yang berisi tentang promosi tempat wisata maupun perkembangan daerah,“ ucapnya. (Deo/S-25) irmaniar@mediaindonesia.com

========================================================================
Gabung bersama MI. Komunitas untuk mengikuti berbagai pelatihan dan anda akan mendapatkan bonus berlangganan Koran Media Indonesia selama 3 bulan (gratis) Lihat jadwal pelatihannya DISINI

ALIHKAN MENJADI SUBSIDI PRODUKTIF


Subsidi BBM bukan hanya dialihkan dalam bentuk bantuan uang, melainkan juga untuk mendanai program-program yang berdampak di masyarakat.

LANGKAH pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan upaya untuk mengalihkan subsidi konsumtif menjadi subsidi produktif. 

Dengan bantalan sosial berupa program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Indonesia Sehat (PIS), masyarakat kurang mampu didorong agar bisa keluar dari jerat kemiskinan.


Demikian diungkapkan Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Bambang Widianto di ajang Pertemuan Bakohumas Tahunan Tingkat Nasional 2014 di Bandung, Jawa Barat, 25-27 November.

Menurut Bambang, programprogram sosial yang diluncurkan pemerintah bukan sekadar derma untuk memitigasi dampak penaikan harga BBM. “Subsidi BBM bukan hanya dialihkan dalam bentuk bantuan uang, melainkan juga untuk mendanai programprogram yang berdampak di masyarakat,“ ujar Bambang di depan para peserta Bakohumas.

PSKS merupakan bantuan nontunai yang diberikan dalam bentuk simpanan bagi 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Menurut Bambang, tahap awal penyaluran bantuan dilakukan dengan pembukaan rekening simpanan bank bagi 1 juta keluarga kurang mampu dengan menggunakan layanan keuangan digital (LKD).

“Mereka juga sekaligus diberikan kartu keluarga sejahtera (KKS) dan SIM card untuk LKD.Sisanya sebanyak 14,5 juta keluarga diberikan dalam bentuk simpanan giro pos dan masih menggunakan kartu perlindungan sosial (KPS),“ paparnya.

Setiap keluarga mendapatkan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan, yakni November dan Desember. Total dana bantuan yang digelontorkan sebesar Rp6,2 triliun diambil dari dana cadangan sosial dan dana cadangan risiko fiskal yang disalurkan melalui DIPA Kementerian Sosial (Kemensos).

Bambang menjelaskan bantuan diberikan dalam bentuk simpanan didasarkan pada sejumlah pertimbangan, di antaranya untuk mengurangi antrean saat pengambilan, mendorong kegiatan produktif masyarakat, dan bagian dari strategi keuangan inklusif untuk penanggulangan kemiskinan.

Dengan adanya LKD, lanjut Bambang, masyarakat tidak lagi dibatasi keberadaan bank atau ATM secara fisik. Masyarakat bisa mengirim dana lewat ponsel mereka serta mengambil uang lewat agen yang ditunjuk.

“Agen LKD bisa berupa warung, penjual pulsa, gerai waralaba, atau bahkan individu yang ada di komunitas. Warga di daerah terpencil tidak perlu pergi terlalu jauh untuk mengakses layanan keuangan,“ terangnya.

Penciptaan kegiatan produktif 

Selain PSKS, subsidi BBM akan dialihkan untuk program penciptaan kegiatan produktif a bagi keluarga kurang mampu.

Menurut Bambang, saat ini sudah ada sejumlah program yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan lebih lanjut.

“Semisal Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada 34 provinsi dan mencakup 2,8 juta keluarga, program usaha produktif bagi peserta PKH, program usaha produktif bagi pemegang KPS dan program-program lainnya,“ imbuh Bambang.

Terkait dengan Program Indonesia Pintar, Bambang mengatakan program itu dimaksudkan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu menerima bantuan tunai pendidikan hingga lulus sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliah (MA).

Total anggaran sebesar Rp6,3 triliun disiapkan bagi 9,2 juta siswa SD hingga SMA atau SMK dan 1,9 juta siswa madrasah ibtidaiah hingga madrasah aliah. 

Dana sebesar itu didapat dari anggaran bantuan siswa miskin (BSM) yang sudah disepakati dalam APBN 2014. “Secara bertahap cakupan peserta juga akan diperluas hingga menjangkau 24 juta anak usia sekolah,“ jelas Bambang.

Program Indonesia Sehat, lanjut Bambang, ditujukan untuk menjamin masyarakat kurang mampu mendapat pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).Program itu akan menyasar 86,4 juta warga kurang mampu dan 32,9 juta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Total anggaran yang disiapkan sekitar Rp20 triliun.Dana sebesar itu didapat dari anggaran penerima bantuan iuran (PBI) kesehatan yang dianggarkan dalam APBN 2014.“Penyelenggaranya BPJS. Untuk tahap awal, kartu Indonesia sehat (KIS) akan dibagikan kepada 4,45 juta warga kurang mampu,“ jelas Bambang.

Lebih jauh, Bambang mengatakan, KKS, KIP dan KIS akan diluncurkan di 19 kota, di antaranya di Pematang Siantar, Semarang, Jembrana, Mamuju Utara, Kupang, dan Balikpapan.

“Nanti juga akan dilakukan survei ke setiap keluarga untuk memastikan bahwa mereka benarbenar berhak menerima KKS, SIM card berisi e-money, KIP, dan KIS,“ ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan setidaknya bakal muncul 6 juta warga miskin baru akibat penaikan harga BBM jika tidak ada intervensi dari pemerintah. Sesuai dengan kajian Kemensos, setiap kenaikan Rp500 akan menambah jumlah warga miskin sebesar 1,5 juta jiwa.

“Nilai bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan sudah melebihi angka kompensasi ideal dari dampak penaikan harga BBM. Dari kajian ilmiahnya itu sekitar Rp155 ribu per keluarga. Masih kita kaji lagi apa bulan-bulan berikutnya masih perlu diberi bantuan,“ ujar Khofifah. (S-25)



========================================================================
Gabung bersama MI. Komunitas untuk mengikuti berbagai pelatihan dan anda akan mendapatkan bonus berlangganan Koran Media Indonesia selama 3 bulan (gratis) Lihat jadwal pelatihannya DISINI

MEMBANGUN HUMAS PARTISIPATIF

Humas pemerintah dituntut mampu menyerap informasi dan berinteraksi dengan publik dalam rangka menjelaskan program-program pemerintah dan permasalahan yang timbul di lapangan.



PERKEMBANGAN teknologi informasi di era globalisasi menuntut perubahan peran dan fungsi lembaga humas pemerintah. Pada era sekarang ini, pola diseminasi informasi tidak bisa lagi satu arah (top down). Komunikasi antara pemerintah dan publik via humas harus bersifat partisipatif.

“Posisi humas harus berubah.Yang tadinya top down menjadi yang sifatnya partisipatif. Publik yang aktif sebagian besar sangat kritis, berpendidikan, dan well informed. 

Humas juga harus siap menerima masukan dan kritik dari publik,“ ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di ajang Pertemuan Bakohumas Tahunan Tingkat Nasional 2014 di Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/11) lalu.

Menurut Rudi, sapaan Rudiantara, saat ini Indonesia tengah berada di `rezim opini publik'. Rezim itu ditandai dengan kencangnya arus informasi, pers yang kian terbuka, dan meningkatnya peran media sosial sebagai sumber informasi.

Pada era ini, setiap orang atau kelompok bisa beropini secara bebas di media sosial dan mengusung isu-isu tertentu yang dengan mudah menjadi tren permasalahan publik. 

Karena itu, humas pemerintah dituntut mampu menyerap informasi dan berinteraksi dengan publik dalam rangka menjelaskan program-program pemerintah dan permasalahan yang timbul di lapangan.

“Perputaran informasi yang cepat di tengah masyarakat akan menjadi tantangan tersendiri bagi pranata humas. Informasi itu harus dicek kebenarannya. Jika sesuai kenyataan, humas harus segera meresponsnya. Harus siap antisipasi setiap isu yang muncul,“ terang dia.

Di sisi lain, era ini juga menciptakan peluang bagi humas pemerintah. Dengan penguasaan media sosial, humas bisa mudah merespons isu, menyosialisasikan program pemerintah, serta mengolah dan menyebarkan informasi yang berdampak di masyarakat.

“Pemanfaatan media sosial saat ini peluang untuk mengirimkan pesan yang bermakna, bernilai, dan juga menarik. Partisipasi publik harus dibuka sebesarbesarnya dalam kasus terjadinya bencana, proses pembuatan kebijakan, atau program pemerintah,“ ujar Rudi.

Selain partisipasi publik, Rudi menyoroti relasi antara humas pemerintah dan para jurnalis.Humas, dalam hal ini, harus mampu menjadi fasilitator untuk mengajak rekan-rekan pers terlibat dalam proses penyebaran informasi yang positif dan akurat.

“Teman-teman pers memiliki keterbatasan. Mereka dikejar waktu untuk menyampaikan hasil liputan secepatnya. Karena itu, humas harus sampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Hindari bahasa yang terlalu teknis. 

Kalau berkaitan dengan angka, selalu bawa catatan sehingga informasi yang disampaikan akurat,“ terang dia.Informatif dan mudah Salah satu tugas teknis humas yang perlu ditingkatkan ke depan, lanjut Rudi, ialah mengemas pesan agar informatif dan mudah dicerna, baik oleh atasan maupun masyarakat umum. Selain itu, informasi harus bisa diakses publik dengan mudah.

“Sebisa mungkin akses informasi ini disediakan lewat berbagai kanal informasi.Dengan begitu, masyarakat bisa mengakses sesuai kemampuan dan pemahamannya,“ imbuhnya.

Adapun tugas strategis humas pemerintah dalam Kabinet Kerja ialah membangun sinergi komunikasi antara pusat dan daerah. Sinergi tersebut, kata Rudi, bisa terjalin jika sekat-sekat dan ego sektoral ditanggalkan.

“Membandingkan mana yang terbaik antara cara saya atau cara Anda itu bukan sinergi. Sinergi ialah kesepakatan tentang cara yang terbaik menyelesaikan masalah,“ cetusnya.

Rudi menambahkan ide revolusi mental Jokowi bisa mulai diterapkan anggota Bakohumas.Merevolusi mental, dalam hal ini, berarti mengubah cara berpikir kehumasan yang kaku menjadi kreatif dan inovatif, meningkatkan aktivitas dan kinerja kehumasan, serta membangun pola relasi saling menguntungkan dengan mitra pers.

“Humas juga harus siap berinteraksi dengan beragam kalangan serta tahu membedakan mana itu kebenaran dan mana pembenaran. Ubah mentalitas menjadi humas yang bernas serta dapat dipercayai informasinya,“ tandasnya.

Hal senada diungkapkan Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Agus R Barnas.
Menurut Agus, peran humas pemerintahan saat ini bukan sekadar alat pencitraan. 

Lebih dari itu, humas harus mampu memengaruhi publik untuk berpartisipasi pada programprogram pemerintah.

“Humas tidak lagi hanya sebagai corong pemerintah. Humas juga harus jadi komunikator dan mau menjadi fasilitator, mengklarifi kasi isu-isu yang timbul melalui agenda setting secara periodik guna mewujudkan dukungan publik terhadap program pemerintah yang disampaikan,“ ujar dia.

Secara terpisah, pengamat kebijakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan kualitas humas pemerintah daerah (pemda) di Indonesia sangat bervariasi.

Menurut Siti, baik buruknya kualitas humas pemda sangat bergantung pada lingkungan kerja pemda dan kualitas kepala daerah.

“Ada humas pemda yang cukup bagus ada pula yang sedangsedang saja. Bila kepala daerah menginstruksikan humas pemda memaksimalkan perannya dan ada pengawasan untuk itu, sangat mungkin humasnya akan berkinerja baik,“ ujarnya.

Lebih jauh, ia mengatakan, peran lembaga humas harus ditingkatkan pada era desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini. Humas harus diberi peran lebih besar sebagai mata dan telinga pemda dan proaktif merespons setiap informasi yang simpang siur.

“Humas harus mereformasi diri, baik secara sistem maupun SDM.Penggunaan IT untuk mendukung pemda seperti e-gov, e-procurement, e-transparansi, dan e-partisipasi juga harus ditingkatkan. Hal itu, misalnya, sudah dilakukan humas Surabaya yang sangat maju dalam menyampaikan informasi dan kinerja pemkotnya,“ jelasnya. (S-25) dior@mediaindonesia.com
========================================================================

Gabung bersama MI. Komunitas untuk mengikuti berbagai pelatihan dan anda akan mendapatkan bonus berlangganan Koran Media Indonesia selama 3 bulan (gratis) Lihat jadwal pelatihannya DISINI
 
Created by : Team mikomunitas
Copyright © 2012. MI Komunitas
Hak Paten : mikomunitas