BUKU JURNALISME KEBERAGAMAN

REVOLUSI MENTAL BUTUH KETELADANAN SEMUA PEMIMPIN

REVOLUSI mental yang digagas presiden terpilih Joko Widodo perlu dimulai melalui perbaikan integritas secara total dari seluruh elemen di pemerintahan, legislatif, yudikatif, termasuk dalam tubuh organisasi partai politik. Peran pemimpin di setiap lembaga menjadi faktor utama karena sebagai teladan unsur di bawahnya untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan berdaulat.

Salah satu yang strategis dan mendesak untuk dibenahi di antaranya ialah aspek dan penghormatan terhadap hukum. Menurut Divisi Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi Wahyu Dewantara, pihaknya menggagas sistem integritas nasional (SIN) sebagai bentuk implementasi revolusi mental yang ditawarkan Jokowi. SIN menjadi salah satu dari tiga indikator utama mencegah korupsi.

“Selama ini ranahnya agak terbatas, misalnya di pemerin tah atau eksekutif saja. Dengan SIN, itu mencakup semua: bisa eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga stakeholders lainnya.Kita juga tawarkan termasuk ke teman-teman partai politik, juga termasuk swasta, masyarakat,“ ungkap Wahyu dalam diskusi bertajuk Revolusi Mental dalam Memperkuat Implementasi Hukum di Indonesia menuju Indonesia Bersih dan Berdaulat, di Jakarta kemarin.

Wahyu menambahkan sa lah satu strategi yang dipakai ialah bagaimana bisa mengintervensi individu di kemen terian. Mengubah mindset dari birokrasi agar bersedia menjalankan program sistem integritas. Kita tawarkan mengembangkan sistem intergritas di lingkungannya, monitoring, dan sistem pengawasan diperkuat,“ imbuhnya.

Adapun praktisi hukum Tommy Sihotang menilai revolusi mental dalam aspek hukum bisa tercapai dengan keteladanan yang ditunjukkan oleh para pemimpin. Menurutnya, revolusi mental harus bisa mengubah mentalitas pejabat negara yang selama ini malah berperan menjadi penguasa.

“Ini semua berhubungan dengan minimnya keteladanan.Pejabat negara kan bertugas melayani rakyat. Ini malah maunya dilayani dan kasih perintah saja,“ kata Tommy.Menurut dia, revolusi mentalitas pejabat negara itu perlu dilakukan terlebih dahulu agar bisa melakukan revolusi peraturan dan mental secara menyeluruh.

“Pak Jokowi harus tetap mencontohkan perubahan mentalitas bagi pejabat Indonesia dengan menunjukkan keteladanan dan kesederhanaannya,“ ujar dia. Tim pengacara Jokowi-JK, Teguh Samudera, yakin rakyat mencontoh apa yang dilakukan pejabat negara.

Apabila pejabat korupsi, rakyat akan melakukan hal yang sama sehingga bersifat sistemik. (Yah/P-2)

Tommy Sihotang
Praktisi Hukum
MI/11 Oktober 2014/Halaman 4

Gabung bersama kami dalam : 
Share this article :

Jadwal Training/Pelatihan lainnya