MEDIA INDONESIA PUBLISHING SERVICE

ALIHKAN MENJADI SUBSIDI PRODUKTIF


Subsidi BBM bukan hanya dialihkan dalam bentuk bantuan uang, melainkan juga untuk mendanai program-program yang berdampak di masyarakat.

LANGKAH pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan upaya untuk mengalihkan subsidi konsumtif menjadi subsidi produktif. 

Dengan bantalan sosial berupa program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Indonesia Sehat (PIS), masyarakat kurang mampu didorong agar bisa keluar dari jerat kemiskinan.


Demikian diungkapkan Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Bambang Widianto di ajang Pertemuan Bakohumas Tahunan Tingkat Nasional 2014 di Bandung, Jawa Barat, 25-27 November.

Menurut Bambang, programprogram sosial yang diluncurkan pemerintah bukan sekadar derma untuk memitigasi dampak penaikan harga BBM. “Subsidi BBM bukan hanya dialihkan dalam bentuk bantuan uang, melainkan juga untuk mendanai programprogram yang berdampak di masyarakat,“ ujar Bambang di depan para peserta Bakohumas.

PSKS merupakan bantuan nontunai yang diberikan dalam bentuk simpanan bagi 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Menurut Bambang, tahap awal penyaluran bantuan dilakukan dengan pembukaan rekening simpanan bank bagi 1 juta keluarga kurang mampu dengan menggunakan layanan keuangan digital (LKD).

“Mereka juga sekaligus diberikan kartu keluarga sejahtera (KKS) dan SIM card untuk LKD.Sisanya sebanyak 14,5 juta keluarga diberikan dalam bentuk simpanan giro pos dan masih menggunakan kartu perlindungan sosial (KPS),“ paparnya.

Setiap keluarga mendapatkan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan, yakni November dan Desember. Total dana bantuan yang digelontorkan sebesar Rp6,2 triliun diambil dari dana cadangan sosial dan dana cadangan risiko fiskal yang disalurkan melalui DIPA Kementerian Sosial (Kemensos).

Bambang menjelaskan bantuan diberikan dalam bentuk simpanan didasarkan pada sejumlah pertimbangan, di antaranya untuk mengurangi antrean saat pengambilan, mendorong kegiatan produktif masyarakat, dan bagian dari strategi keuangan inklusif untuk penanggulangan kemiskinan.

Dengan adanya LKD, lanjut Bambang, masyarakat tidak lagi dibatasi keberadaan bank atau ATM secara fisik. Masyarakat bisa mengirim dana lewat ponsel mereka serta mengambil uang lewat agen yang ditunjuk.

“Agen LKD bisa berupa warung, penjual pulsa, gerai waralaba, atau bahkan individu yang ada di komunitas. Warga di daerah terpencil tidak perlu pergi terlalu jauh untuk mengakses layanan keuangan,“ terangnya.

Penciptaan kegiatan produktif 

Selain PSKS, subsidi BBM akan dialihkan untuk program penciptaan kegiatan produktif a bagi keluarga kurang mampu.

Menurut Bambang, saat ini sudah ada sejumlah program yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan lebih lanjut.

“Semisal Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada 34 provinsi dan mencakup 2,8 juta keluarga, program usaha produktif bagi peserta PKH, program usaha produktif bagi pemegang KPS dan program-program lainnya,“ imbuh Bambang.

Terkait dengan Program Indonesia Pintar, Bambang mengatakan program itu dimaksudkan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu menerima bantuan tunai pendidikan hingga lulus sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliah (MA).

Total anggaran sebesar Rp6,3 triliun disiapkan bagi 9,2 juta siswa SD hingga SMA atau SMK dan 1,9 juta siswa madrasah ibtidaiah hingga madrasah aliah. 

Dana sebesar itu didapat dari anggaran bantuan siswa miskin (BSM) yang sudah disepakati dalam APBN 2014. “Secara bertahap cakupan peserta juga akan diperluas hingga menjangkau 24 juta anak usia sekolah,“ jelas Bambang.

Program Indonesia Sehat, lanjut Bambang, ditujukan untuk menjamin masyarakat kurang mampu mendapat pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).Program itu akan menyasar 86,4 juta warga kurang mampu dan 32,9 juta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Total anggaran yang disiapkan sekitar Rp20 triliun.Dana sebesar itu didapat dari anggaran penerima bantuan iuran (PBI) kesehatan yang dianggarkan dalam APBN 2014.“Penyelenggaranya BPJS. Untuk tahap awal, kartu Indonesia sehat (KIS) akan dibagikan kepada 4,45 juta warga kurang mampu,“ jelas Bambang.

Lebih jauh, Bambang mengatakan, KKS, KIP dan KIS akan diluncurkan di 19 kota, di antaranya di Pematang Siantar, Semarang, Jembrana, Mamuju Utara, Kupang, dan Balikpapan.

“Nanti juga akan dilakukan survei ke setiap keluarga untuk memastikan bahwa mereka benarbenar berhak menerima KKS, SIM card berisi e-money, KIP, dan KIS,“ ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan setidaknya bakal muncul 6 juta warga miskin baru akibat penaikan harga BBM jika tidak ada intervensi dari pemerintah. Sesuai dengan kajian Kemensos, setiap kenaikan Rp500 akan menambah jumlah warga miskin sebesar 1,5 juta jiwa.

“Nilai bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan sudah melebihi angka kompensasi ideal dari dampak penaikan harga BBM. Dari kajian ilmiahnya itu sekitar Rp155 ribu per keluarga. Masih kita kaji lagi apa bulan-bulan berikutnya masih perlu diberi bantuan,“ ujar Khofifah. (S-25)



========================================================================
Gabung bersama MI. Komunitas untuk mengikuti berbagai pelatihan dan anda akan mendapatkan bonus berlangganan Koran Media Indonesia selama 3 bulan (gratis) Lihat jadwal pelatihannya DISINI
Share this article :

BUKU JURNALISME KEBERAGAMAN

Jadwal Training/Pelatihan lainnya