MEDIA INDONESIA PUBLISHING SERVICE

HADIR SEBAGAI WAJAH INSTANSI

Kualitas SDM kehumasan menjadi salah satu permasalahan utama yang tengah serius dibenahi pemerintah.

HUMAS pemerintah sejatinya hadir sebagai wajah dari instansi masing-masing. Sebagai garda terdepan penyampaian informasi dari pemerintah, humas harus tahu seluk-beluk program-program yang dijalankan instansinya dan paham dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Humas tak boleh `asal bunyi'.

“Kerja instansi wajib dipahami humas. Humas harus tampil jadi penengah dan penjelas program-program pemerintah ke masyarakat. Sebagai wajah instansi, humas sebaiknya jangan berkomentar dulu sebelum tahu persis permasalahan,“ ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad `Aher' Heryawan di sela-sela ajang Pertemuan Bakohumas Tahunan Tingkat Nasional 2014 di Bandung, Jawa Barat, 25-27 November.

Menurut Aher, terkadang permasalahan timbul bukan karena memang ada kendala dalam program-program pemerintah.Namun, permasalahan justru timbul karena penyampaian informasi yang tidak tepat dan kurang lancarnya proses komunikasi.

“Karena itu, keterampilan kehumasan harus diasah dengan baik, terutama dalam mengomunikasikan pesan ke publik. Apalagi di era media sosial yang cair sekarang ini, suara-suara publik sulit dikontrol. Humas harus bisa menyampaikan informasi yang baik agar timbulkan ketenteraman di masyarakat,“ tuturnya.

Aher mengatakan permasalahan utama yang dihadapi lembaga kehumasan pemerintah saat ini ialah kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, pemerintah daerah (pemda) harus menempatkan SDM-SDM yang berkualitas dan punya kompetensi di jajaran pranata humas masingmasing.

“Kalau persoalan infrastruktur kehumasan saya kira semua sudah baik. Internet sudah nyambung ke mana-mana. Infrastruktur bisa mudah dibenahi, dengan belanja bandwith dan sebagainya. Kuncinya tetap pada kualitas SDM,“ cetusnya.

Lebih jauh, Aher mengatakan, perlunya peningkatan anggaran pembiayaan bagi lembaga kehumasan pemerintah, khususnya terkait dengan peningkatan kualitas SDM dan biaya promosi.Humas terutama membutuhkan biaya memadai untuk menggelar promosi dan sosialisasi programprogram pemerintah secara masif.

“Promosi itu biaya produksi yang sudah diperhitungkan dan persentasenya sangat besar perusahaan swasta dan industri.Namun, di BUMN, BUMD, dan pemda belum sehebat itu. Ini harus dipahami semua pihak.Pembiayaan sosialisasi dan promosi juga harus memadai. Harus berimbang antara prestasi yang dipuji dan kesalahan yang dicaci,“ imbuhnya.

Di lain hal, Aher mengungkapkan, pentingnya pemerintah mendorong tumbuhnya media dan televisi lokal. Karena itu, ia mengusulkan pemerintah pusat membuat regulasi khusus yang mengharuskan dunia usaha menyisihkan minimal 20% dari biaya promosinya untuk beriklan di media atau televisi daerah.

“Kalau TV daerah tidak hidup, budaya daerah tidak diketahui orang setempat. Daerah terpencil, beritanya tentang Jakarta semua. Enggak ada hubungan sama sekali dengan dirinya. Masyarakat juga butuh berita-berita kedaerahan agar local wisdom tetap tumbuh,“ cetusnya.

Kualitas SDM Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Freddy H Tulung mengakui kualitas SDM kehumasan menjadi salah satu permasalahan utama yang tengah serius dibenahi pemerintah.

Menurut dia, kekurangan SDM berkualitas di kehumasan disebabkan terhentinya programprogram pembinaan pranata humas yang sempat terputus. “Baru 3-4 tahun terakhir aktif lagi. Kita juga masih di tahap awal. Kita baru selesaikan sistem penilaian kredit untuk jenjang pranata humas supaya yang kompeten naik pangkat,“ ungkapnya.

Freddy menambahkan, saat ini, Kemenkominfo tengah menggelar bimbingan teknis secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pranata humas. Pelatihan digelar untuk mengasah kemampuan pranata humas berkomunikasi di ruang publik, meningkatkan pemahaman soal kode etik kehumasan, dan mengembangkan profesi kehumasan.

“Yang masih belum selesai saat ini memperkuat jabatan humas melalui sertifikasi kompetensi.Pelatihan humas itu harus relevan.Jangan sampai ikut kursus-kursus enggak jelas,“ imbuhnya.

Lebih lanjut, Freddy menekankan, perlunya melibatkan pranata humas dalam pengambilan keputusan di instansi masingmasing. Humas setidaknya harus dilekatkan kepada pimpinan pemerintah daerah atau diberi akses terhadap proses-proses pembuatan kebijakan.

“Dalam pengambilan keputusan, libatkan humas. Prinsipnya humas bisa berfungsi kalau diberi akses informasi. Kalau enggak diberi akses apa yang mau disampaikan ke publik?“ tanyanya.
Terkait dengan Pertemuan Bakohumas Tahunan Tingkat Nasional, Freddy berharap, setiap peserta Bakohumas bisa menyerap informasi yang disampaikan dalam ajang tersebut dan meneruskannya ke publik.

“Bakohumas sebagai wadah konsolidasi agar pranata humas memahami semua isu kenegaraan secara komprehensif dan tidak terjadi kesalahan persepsi dalam menyampaikan informasi,“ tandasnya. (S-25) dior@mediaindonesia.com
Share this article :

BUKU JURNALISME KEBERAGAMAN

Jadwal Training/Pelatihan lainnya