MEDIA INDONESIA PUBLISHING SERVICE

MEMBANGUN HUMAS PARTISIPATIF

Humas pemerintah dituntut mampu menyerap informasi dan berinteraksi dengan publik dalam rangka menjelaskan program-program pemerintah dan permasalahan yang timbul di lapangan.



PERKEMBANGAN teknologi informasi di era globalisasi menuntut perubahan peran dan fungsi lembaga humas pemerintah. Pada era sekarang ini, pola diseminasi informasi tidak bisa lagi satu arah (top down). Komunikasi antara pemerintah dan publik via humas harus bersifat partisipatif.

“Posisi humas harus berubah.Yang tadinya top down menjadi yang sifatnya partisipatif. Publik yang aktif sebagian besar sangat kritis, berpendidikan, dan well informed. 

Humas juga harus siap menerima masukan dan kritik dari publik,“ ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di ajang Pertemuan Bakohumas Tahunan Tingkat Nasional 2014 di Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/11) lalu.

Menurut Rudi, sapaan Rudiantara, saat ini Indonesia tengah berada di `rezim opini publik'. Rezim itu ditandai dengan kencangnya arus informasi, pers yang kian terbuka, dan meningkatnya peran media sosial sebagai sumber informasi.

Pada era ini, setiap orang atau kelompok bisa beropini secara bebas di media sosial dan mengusung isu-isu tertentu yang dengan mudah menjadi tren permasalahan publik. 

Karena itu, humas pemerintah dituntut mampu menyerap informasi dan berinteraksi dengan publik dalam rangka menjelaskan program-program pemerintah dan permasalahan yang timbul di lapangan.

“Perputaran informasi yang cepat di tengah masyarakat akan menjadi tantangan tersendiri bagi pranata humas. Informasi itu harus dicek kebenarannya. Jika sesuai kenyataan, humas harus segera meresponsnya. Harus siap antisipasi setiap isu yang muncul,“ terang dia.

Di sisi lain, era ini juga menciptakan peluang bagi humas pemerintah. Dengan penguasaan media sosial, humas bisa mudah merespons isu, menyosialisasikan program pemerintah, serta mengolah dan menyebarkan informasi yang berdampak di masyarakat.

“Pemanfaatan media sosial saat ini peluang untuk mengirimkan pesan yang bermakna, bernilai, dan juga menarik. Partisipasi publik harus dibuka sebesarbesarnya dalam kasus terjadinya bencana, proses pembuatan kebijakan, atau program pemerintah,“ ujar Rudi.

Selain partisipasi publik, Rudi menyoroti relasi antara humas pemerintah dan para jurnalis.Humas, dalam hal ini, harus mampu menjadi fasilitator untuk mengajak rekan-rekan pers terlibat dalam proses penyebaran informasi yang positif dan akurat.

“Teman-teman pers memiliki keterbatasan. Mereka dikejar waktu untuk menyampaikan hasil liputan secepatnya. Karena itu, humas harus sampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Hindari bahasa yang terlalu teknis. 

Kalau berkaitan dengan angka, selalu bawa catatan sehingga informasi yang disampaikan akurat,“ terang dia.Informatif dan mudah Salah satu tugas teknis humas yang perlu ditingkatkan ke depan, lanjut Rudi, ialah mengemas pesan agar informatif dan mudah dicerna, baik oleh atasan maupun masyarakat umum. Selain itu, informasi harus bisa diakses publik dengan mudah.

“Sebisa mungkin akses informasi ini disediakan lewat berbagai kanal informasi.Dengan begitu, masyarakat bisa mengakses sesuai kemampuan dan pemahamannya,“ imbuhnya.

Adapun tugas strategis humas pemerintah dalam Kabinet Kerja ialah membangun sinergi komunikasi antara pusat dan daerah. Sinergi tersebut, kata Rudi, bisa terjalin jika sekat-sekat dan ego sektoral ditanggalkan.

“Membandingkan mana yang terbaik antara cara saya atau cara Anda itu bukan sinergi. Sinergi ialah kesepakatan tentang cara yang terbaik menyelesaikan masalah,“ cetusnya.

Rudi menambahkan ide revolusi mental Jokowi bisa mulai diterapkan anggota Bakohumas.Merevolusi mental, dalam hal ini, berarti mengubah cara berpikir kehumasan yang kaku menjadi kreatif dan inovatif, meningkatkan aktivitas dan kinerja kehumasan, serta membangun pola relasi saling menguntungkan dengan mitra pers.

“Humas juga harus siap berinteraksi dengan beragam kalangan serta tahu membedakan mana itu kebenaran dan mana pembenaran. Ubah mentalitas menjadi humas yang bernas serta dapat dipercayai informasinya,“ tandasnya.

Hal senada diungkapkan Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Agus R Barnas.
Menurut Agus, peran humas pemerintahan saat ini bukan sekadar alat pencitraan. 

Lebih dari itu, humas harus mampu memengaruhi publik untuk berpartisipasi pada programprogram pemerintah.

“Humas tidak lagi hanya sebagai corong pemerintah. Humas juga harus jadi komunikator dan mau menjadi fasilitator, mengklarifi kasi isu-isu yang timbul melalui agenda setting secara periodik guna mewujudkan dukungan publik terhadap program pemerintah yang disampaikan,“ ujar dia.

Secara terpisah, pengamat kebijakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan kualitas humas pemerintah daerah (pemda) di Indonesia sangat bervariasi.

Menurut Siti, baik buruknya kualitas humas pemda sangat bergantung pada lingkungan kerja pemda dan kualitas kepala daerah.

“Ada humas pemda yang cukup bagus ada pula yang sedangsedang saja. Bila kepala daerah menginstruksikan humas pemda memaksimalkan perannya dan ada pengawasan untuk itu, sangat mungkin humasnya akan berkinerja baik,“ ujarnya.

Lebih jauh, ia mengatakan, peran lembaga humas harus ditingkatkan pada era desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini. Humas harus diberi peran lebih besar sebagai mata dan telinga pemda dan proaktif merespons setiap informasi yang simpang siur.

“Humas harus mereformasi diri, baik secara sistem maupun SDM.Penggunaan IT untuk mendukung pemda seperti e-gov, e-procurement, e-transparansi, dan e-partisipasi juga harus ditingkatkan. Hal itu, misalnya, sudah dilakukan humas Surabaya yang sangat maju dalam menyampaikan informasi dan kinerja pemkotnya,“ jelasnya. (S-25) dior@mediaindonesia.com
========================================================================

Gabung bersama MI. Komunitas untuk mengikuti berbagai pelatihan dan anda akan mendapatkan bonus berlangganan Koran Media Indonesia selama 3 bulan (gratis) Lihat jadwal pelatihannya DISINI
Share this article :

BUKU JURNALISME KEBERAGAMAN

Jadwal Training/Pelatihan lainnya




 
Created by : MI Komunitas
Copyright © 2012. MI Komunitas
Hak Paten : MI Komunitas